Kebijakan Bahasa di India
Kebijakan bahasa di
India pada dasarnya termaktub dalam Bab XVII, Konstitusi India bersamaan dengan
agenda kedelapan yang mengacu pada pasal 344 dan 351 (yang menetapkan
bahasa-bahasa di India untuk tujuan-tujuan tertentu), serta pasal-pasal tentang
hak-hak dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.
Kebijakan bahasa
memberikan kebebasan penuh kepada negara untuk memilih bahasa atau bahasa yang
dititurkan di daerah sebagai bahasa daerah tersebut serta untuk mengizinkan
satu bahasa atau lebih dari bahasa –bahasa tersebut menjadi bahasa resmi
negara. Namun bagi Serikat, Konstitusi mengatur bahasa Inggris dalam naskah
Devanagari untuk tujuan resmi bersama bahasa Inggris sebagai bahasa resmi
asosiasi.
Ruang lingkup kebijakan
bahasa di India berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam kegiatan
administratif, pendidikan, yudikatif, legislatif, komunikasi massa, dan
lain-lain yang bersifat pluralistik, yaitu yang berorientasi pada pembangunan
bahasa dan kelangsungan hidup bahasa.
Kebijakan ini
dimaksudkan untuk mendorong warga negara menggunakan bahasa ibu mereka di
tingkat dan wilayah tertentu melalui beberapa proses bertahap, tetapi tujuan
kebijakan ini adalah membantu seluruh bahasa untuk berkembang.
Kebijakan ini bersifat
dapat menyesuaikan diri dan terus berkembang, melalui peraturan bersama,
konsensus, dan proses peradilan. Kesadaran politik atau kesadaran yang
berkaitan dengan pemeliharaan bahasa asli harus sudah sangat tinggi, baik
antara kepemimpinan politik dan di antara orang-orang biasa yang menuturkan
bahasa ini.
Agenda Konstitusi India
kedelapan berfungsi sebagai alat tawar-menawar
dan mendapatkan keuntungan bagi bahasa. sekali bahasa masuk ke dalam
perkumpulan ini, tata namanya sendiri akan berubah, status akan berubah dan ia
akan disebut Bahasa India Modern (Modern India Language), Bahasa Tetap (Scheduled
Language), dan lain-lain. Agenda ini telah hadir sebagai pernyataan
kebijakan bahasa yang paling penting. Ia mengelompokkan ribuan bahasa tertulis
dan tidak tertulis serta dialek ke dalam dua kategori besar, yaitu bahasa tetap
dan bahasa tidak tetap.
Bahasa-bahasa pada
agenda tersebut diperlakukan secara istimewa dan bahasa-bahasa yang tercantum
dalam agenda ini dipertimbangkan terlebih dulu untuk digunakan dalam hampir
setiap kegiatan pengembangan bahasa. bahasa-bahasa tersebut dilimpahi segala
sarana, termasuk sarana untuk menyerap prakarsa teknologi bahasa milik
pemerintah.
1. Pengelompokan
Rumpun Bahasa dari 122 Bahasa Tetap dan Bahasa Tidak Tetap (tahun 2001)
Rumpun
Bahasa
|
Jumlah
Bahasa
|
Jumlah
penutur yang kembali menggunakan bahasa itu sebagai bahasa ibu
|
Persentase
dari total populasi
|
1. Indo-Eropa
(a)
Indo-Arya
(b)
Iran
(c)
Jerman
|
21
2
1
|
790.627.060
22.774
226.449
|
76,87
00,00
00,02
|
2. Dravidia
|
17
|
214.172.874
|
20,82
|
3. Austro-Asiatik
|
14
|
11.442.029
|
01,11
|
4. Tibet-Burman
|
66
|
10.305.026
|
01.00
|
5. Semito-Harmitik
|
1
|
51.728
|
00,01
|
Total
|
122
|
1.026.847.940*
|
99,83*
|
Dari total
1.028.610.328 populasi untuk India, sisanya dari 1.762.388 (0,17%) penutur
adalah "Total Bahasa Lain" selain bahasa Tetap dan bahasa Tidak
Tetap. Total populasi tidak termasuk jumlah dari Paomata, Mao Maram, dan
Subbagian Purul dari Senapti distrik Manipur.
Jenis kedua dari
pengelompokan adalah pada tingkat bahasa ibu menjadi "bahasa".
Meskipun 114 bahasa terdata oleh kantor sensus, banyak dari bahasa ini tidak
independen dan seperti entitas individu. Dalam ini, ada banyak bahasa ibu/
bahasa / dialek.
Kelompok bahasa
dibentuk dari pengelompokan populasi bahasa ibu di bawah payung yang disebut
"bahasa". Misalnya, Hindi adalah kelompok lebih besar dari 45 bahasa
ibu.
Varietas bahasa-bahasa
Hindi dikombinasikan untuk membentuk Hindi pasca-era kemerdekaan membantu dalam
penyatuan populasi penutur bahasa Hindi untuk tujuan demografis (mayoritas
statistik).
Karena perluasan media
jaringan dalam beberapa dekade terakhir, bahasa Hindi di beberapa bagian India
berkembang terutama melalui media massa audio-visual. Sedangkan masing-masing
negara linguistik mengambil langkah untuk promosi bahasa sendiri, pemerintah
pusat juga terlibat dalam tugas ini. Hal itu telah membentuk beberapa lembaga
untuk promosi bahasa India Modern.
DAFTAR PUSTAKA
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2011. Perencanaan Bahasa pada Abad ke-21 Kendala dan Tantangan (Risalah
Simposium Iternasional Perencanaan Bahasa. Jakarta: Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa.
Baldridge,
Jason. 1996. Reconciling Linguistic Diversity: The History and The Future of
Language Policy in India. Dalam—http://www.ling.upenn.edu/~jason2/papers/ natlang.htm—diunduh
pada tanggal 11 November 2012, pukul 09.56 WIB.
Comments
Post a Comment